Dalam dunia ekonomi, kebijakan pemerintah fiskal dan moneter menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Kebijakan tersebut digunakan untuk mengendalikan ekonomi negara agar tetap stabil dan berkembang. Kebijakan fiskal dan moneter biasanya dilakukan melalui pengaturan anggaran belanja pemerintah serta tingkat suku bunga. Di Indonesia juga terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu, bagaimana kebijakan tersebut dilakukan dan apa saja dampaknya bagi masyarakat? Yuk, simak artikel ini sampai selesai.
Kebijakan Pemerintah Fiskal dalam Pengendalian Anggaran Negara
Kebijakan pemerintah fiskal adalah kebijakan pengeluaran atau penerimaan keuangan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kondisi ekonomi negara. Sementara itu, pengendalian anggaran negara adalah upaya untuk mengatur pengeluaran pemerintah agar tidak melebihi pendapatan yang didapatkan. Kebijakan pemerintah fiskal dalam pengendalian anggaran negara sangat penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, stabilitas inflasi, dan kestabilan sektor finansial.
Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran dan penerimaan untuk mendukung tujuan ekonomi dunia maya negara. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN dibuat setiap tahun oleh pemerintah dan DPR sebagai pengambil keputusan terkait kebijakan fiskal. Dalam APBN, pemerintah menentukan besaran anggaran yang akan digunakan untuk berbagai program, termasuk program peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya.
Salah satu kebijakan pemerintah fiskal dalam pengendalian anggaran negara adalah pengaturan penerimaan negara. Penerimaan negara adalah pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan dari sektor migas dan non-migas, serta penerimaan dari pihak luar negeri. Pemerintah perlu mengendalikan penerimaan negara agar tidak terlalu bergantung pada sumber-sumber tertentu. Contohnya, penerimaan negara yang terlalu bergantung pada sektor migas dapat menjadi masalah jika harga minyak dunia turun. Oleh karena itu, di Indonesia, pemerintah telah meningkatkan berbagai sumber penerimaan negara, seperti pajak dan penerimaan dari sektor non-migas. Dengan demikian, penerimaan negara menjadi lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada satu sektor tertentu.
Selain pengaturan penerimaan negara, kebijakan pemerintah fiskal juga melibatkan pengendalian pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah harus dikendalikan agar tidak melebihi pendapatan yang diperoleh. Terlalu banyak pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pemerintah mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang diperoleh. Jika terus terjadi, defisit anggaran dapat menyebabkan hutang negara yang terus meningkat dan tren kenaikan harga-harga. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengendalikan pengeluaran agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Pengendalian pengeluaran pemerintah juga dapat dilakukan melalui mekanisme pembatasan subsidi. Subsidi adalah bantuan keuangan dari pemerintah kepada sektor tertentu. Contohnya, subsidi terhadap BBM. Para pengamat ekonomi menyatakan bahwa subsidi terhadap BBM tidak tepat sasaran dan seharusnya dialihkan pada program-program sosial yang lebih mendesak. Untuk itu, pemerintah telah mengurangi subsidi BBM secara bertahap dan menyalurkan bantuan tersebut kepada program besar seperti BPJS dan PKH. Dengan demikian, subsidi yang sebelumnya tidak efektif, tidak tepat sasaran dan cenderung merugikan negara, dapat dialihkan ke program-program sosial yang lebih produktif.
Terdapat beberapa strategi dalam kebijakan pemerintah fiskal dalam pengendalian anggaran negara. Pertama, pengendalian anggaran negara harus dilakukan melalui regulasi dengan pengawasan ketat. Regulasi pengawasan ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyelewengan anggaran atau kesalahan dalam penyusunan APBN. Kedua, strategi dalam kebijakan pemerintah fiskal harus berfokus pada pemanfaatan teknologi dan informasi. Hal ini akan mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Ketiga, dalam kebijakan pemerintah fiskal, penting untuk meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pengelolaan anggaran negara.
Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah fiskal dalam pengendalian anggaran negara sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ekonomi negara. Pengaturan penerimaan dan pengendalian pengeluaran pemerintah sangat penting agar penggunaan anggaran negara dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah harus dapat melakukan kebijakan yang tepat, sesuai dengan kondisi ekonomi negara, dan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.
Kebijakan Moneter untuk Menstabilkan Mata Uang dan Inflasi
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan suku bunga yang berlaku dalam sistem keuangan. Sasaran utama dari kebijakan moneter adalah untuk menstabilkan mata uang dan inflasi agar tetap dalam batas yang aman.
Selama berbagai perubahan di pasar keuangan dan politik, kebijakan moneter memiliki peran penting dalam mengendalikan ekonomi negara. Bank sentral sering menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga dan open market operations untuk mencapai tujuan mereka.
Satu tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk menstabilkan nilai tukar mata uang. Bank sentral melakukan intervensi pada pasar valuta asing untuk membantu stabilisasi nilai tukar mata uang, terutama jika fluktuasi terjadi secara tiba-tiba dan dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. Intervensi ini dilakukan dengan menjual atau membeli mata uang dengan tujuan untuk mengalihkan aliran arus modal agar tetap berjalan dengan lancar. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kejutan ekonomi.
Selain itu, kebijakan moneter juga bertujuan untuk menstabilkan inflasi. Bank sentral biasanya menetapkan target inflasi, dan kebijakan moneter diarahkan pada mencapai target tersebut. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika terlalu banyak uang yang beredar, maka harga barang dan jasa akan lebih tinggi dan memicu inflasi. Sebaliknya, jika terlalu sedikit uang yang beredar, maka ketersediaan uang menjadi sulit dan akan menimbulkan deflasi. Oleh karena itu, bank sentral akan menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar agar inflasi tetap dalam batas yang aman.
Suku bunga menjadi instrumen utama dalam kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, biaya pinjaman akan naik dan mendorong kebijakan kredit lebih ketat. Ini mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang pada gilirannya akan menekan kenaikan harga dan mencegah terjadinya inflasi. Sebaliknya, ketika bank sentral menurunkan suku bunga, biaya pinjaman turun dan mendorong kebijakan kredit menjadi lebih mudah. Ini meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang pada gilirannya akan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi.
Di Indonesia, pengaturan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia yang bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan moneter. Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka dan intervensi valuta asing untuk mencapai tujuan ini.
Salah satu contoh penggunaan kebijakan moneter Indonesia adalah ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan secara bertahap mulai dari awal tahun 2020 untuk mendorong ekspansi kredit dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga menggunakan berbagai alat kebijakan moneter untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.
Selain itu, Bank Indonesia juga sering melakukan intervensi pasar valuta asing untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Pada 2020, Bank Indonesia membeli lebih dari US$70 miliar untuk memperkuat rupiah. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalkan dampak fluktuasi nilai tukar terhadap ekonomi dan mencegah terjadinya inflasi.
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saling terkait dan berpengaruh pada perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal membahas penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan moneter membahas pengaturan tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Untuk mencapai tujuan utama yakni pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, maka peran keduanya harus sejalan dan terintegrasi dalam melakukan berbagai kebijakan. Penerapan kebijakan moneter dan fiskal dilakukan agar perekonomian nasional tetap dalam keadaan stabil dan dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Selamat! Anda Sudah Mengetahui Tentang Kebijakan Pemerintah Fiskal dan Moneter
Terima kasih telah membaca artikel ini dari awal hingga akhir. Semoga artikel ini memberikan wawasan yang baik bagi Anda tentang kebijakan pemerintah fiskal dan moneter. Jangan lupa kunjungi website kami lagi untuk artikel menarik lainnya seputar keuangan dan ekonomi. Sampai jumpa lagi!
